Taufik Cs Sepakati Paripurna Turunkan Ahok
agen poker - Usai diterima oleh anggota DPRD DKI
siang tadi, perwakilan Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU)
menyodorkan perjanjian yang menyatakan anggota dewan harus menggelar
rapat paripurna untuk memenuhi tuntutan warga dalam satu minggu ke
depan.
Adapun tuntutan warga, yakni agar DPRD kembali mengangkat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sebuah rapat paripurna. Perjanjian tersebut ditandatangi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik dan perwakilan dari fraksi Golkar Ramli.
"Dia minta supaya ada langkah, ya sudah nanti kita komunikasikan dengan teman-teman fraksi. Ada suara masyarakat seperti ini, mudah-mudahan saya yakin teman-teman fraksi lain akan menyambut baik," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/5/2016).
Taufik membuka peluang pelaksanaan HMP bisa terlaksana meskipun belum semua fraksi menyepakati. Dari dialog antara DPRD dengan warga, baru fraksi Gerindra dan Golkar yang setuju atas tuntutan warga tersebut.
"HMP itu kan sebenarnya masih terbuka. Kita komunikasikan nih, ada permintaan HMP dari publik begono-begini. Kan tadi perwakilan Golkar setuju. Tinggal fraksi lain," kata dia.
Taufik pun belum bisa memastikan fraksi Nasdem dan Hanura sebagai partai pendukung Ahok akan menolak gagasan ini. Menurutnya, politik bersifat dinamis dan masih terbuka kemungkinan HMP akan disetujui semua fraksi di DPRD.
"Belum tentu dia (fraksi Nasdem dan Hanura) enggak mau. Jadi harus kita komunikasikan. Jadi, yang begini harus kita komunikasikan. Politik itu kan dinamis, pada saat tertentu dia berpikiran sama dengan kita gimana? Kan enggak boleh ditutup," jelas dia.
Namun, biarpun perjanjian sudah ditandatangani, Taufik belum bisa memastikan rapat paripurna bisa terlaksana dalam waktu satu minggu ke depan. "Kan dia (massa aksi) bilang kalau sampai minggu depan belom ada (rapat paripurna), mau balik lagi. Ya kan enggak boleh dilarang, silakan. Kalau saya mah begitu," tukas Taufik.
Adapun tuntutan warga, yakni agar DPRD kembali mengangkat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sebuah rapat paripurna. Perjanjian tersebut ditandatangi oleh Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik dan perwakilan dari fraksi Golkar Ramli.
"Dia minta supaya ada langkah, ya sudah nanti kita komunikasikan dengan teman-teman fraksi. Ada suara masyarakat seperti ini, mudah-mudahan saya yakin teman-teman fraksi lain akan menyambut baik," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jumat (20/5/2016).
Taufik membuka peluang pelaksanaan HMP bisa terlaksana meskipun belum semua fraksi menyepakati. Dari dialog antara DPRD dengan warga, baru fraksi Gerindra dan Golkar yang setuju atas tuntutan warga tersebut.
"HMP itu kan sebenarnya masih terbuka. Kita komunikasikan nih, ada permintaan HMP dari publik begono-begini. Kan tadi perwakilan Golkar setuju. Tinggal fraksi lain," kata dia.
Taufik pun belum bisa memastikan fraksi Nasdem dan Hanura sebagai partai pendukung Ahok akan menolak gagasan ini. Menurutnya, politik bersifat dinamis dan masih terbuka kemungkinan HMP akan disetujui semua fraksi di DPRD.
"Belum tentu dia (fraksi Nasdem dan Hanura) enggak mau. Jadi harus kita komunikasikan. Jadi, yang begini harus kita komunikasikan. Politik itu kan dinamis, pada saat tertentu dia berpikiran sama dengan kita gimana? Kan enggak boleh ditutup," jelas dia.
Namun, biarpun perjanjian sudah ditandatangani, Taufik belum bisa memastikan rapat paripurna bisa terlaksana dalam waktu satu minggu ke depan. "Kan dia (massa aksi) bilang kalau sampai minggu depan belom ada (rapat paripurna), mau balik lagi. Ya kan enggak boleh dilarang, silakan. Kalau saya mah begitu," tukas Taufik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar