Rabu, 30 November 2016

Kapolda Pastikan Tidak Ada Sweeping saat Aksi 2 Desember


AGEN POKER - Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan memastikan tidak adasweeping saat 'Aksi Bela Umat Islam Jilid III' di Lapangan Monas, Jumat 2 Desember 2016.
"Enggak ada swepping. Saya rasa enggak ada juga yang bawa (bambu) mereka sudah janji," kata Iriawan usai menggelar rapat tertutup bersama Kapolri bersama Pangdam Jaya di Mapolda Metro, Jakarta Selatan, Rabu 30 November 2016 malam.
BERITA REKOMENDASI
Seperti diketahui, aksi super damai ini akan digelar dengan acara zikir, doa, dan Salat Jumat. Acara dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.
"Kalau mau doa ngapain juga bawa bambu. Kalau Salat Jumat bawa bendera enggak? Ya sudah," kata mantan Kadiv Propam Polri ini.
Dalam rapat yang digelar tertutup itu, juga hadir Wakapolri Komjen Syafruddin, Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatno, dan Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto. Dibahas persiapan pengamanan jelang aksi 2 Desember nanti.
Kapolda Metro Irjen Iriawan
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 26 November 2016

Presiden Jokowi Belum Terima Laporan Permohonan Grasi Antasari Azhar


AGEN POKER – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan belum menerima laporan permohonan grasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. "Belum saya terima, jadi saya belum komentar," ujarnya saat menjawab pertanyaan jurnalis setelah meresmikan Pelabuhan Untia di Kota Makassar, Sabtu (26/11/ 2016).
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa hari ini diundang menghadiri syukuran yang digelar Antasari Azhar. "Sebetulnya hari ini saya juga diundang oleh Pak Antasari, tapi ya karena kita ada acara di sini yang sudah dijadwalkan, saya minta maaf karena enggak bisa datang," tuturnya.
BERITA REKOMENDASI
Sebagaimana diketahui, pengacara Antasari Azhar yakni Boyamin Saiman mendatangi Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis 24 November 2016.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah memastikan bahwa grasi Pak Antasari sudah diterima pada 20 Oktober. Kalau kita hitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 itu argometernya tiga bulan. Artinya kalau ini diterima 20 Oktober, berarti Januari dan biasanya tidak sampai tiga bulan," ujar Boyamin saat itu.
Presiden Joko Widodo. Foto Antara
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 25 November 2016


Pengusaha Khawatir Demo 2 Desember Tekan Konsumsi Masyarakat


AGEN POKER - Jelang hari raya Natal dan Tahun baru biasanya tingkat konsumsi masyarakat meningkat. Namun adanya aksi demonstrasi tentang kasus penistaan agama pada 2 Desember mendatang dikhawatirkan akan menekan peningkatan konsumsi masyarakat.
Kekhawatiran tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Menurut Sarman, kondisi Jakarta yang kurang kondusif semenjak demo 4 November lalu sudah cukup berdampak pada aktivitas ekonomi di Jakarta.
BERITA REKOMENDASI
"Kondisi Jakarta akhir-akhir ini yang kurang kondusif akibat aksi demo dan tahapan Pilkada DKI jakarta yang akan menganggur jalannya aktivitas ekonomi dan bisnis di Jakarta," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/11/2016).
Sarman melanjutkan, pada demo 4 November kemarin saja akan sekira hampir 25 ribu kios dan toko tutup di kawasan Tanah Abang, Glodok, Mangga Dua, Gunung Sahari, dan Kelapa Gading. Bahkan diperkirakan kerugian atas kejadian tersebut mencapai ratusan miliar rupiah karena menurunnya aktivitas perdagangan.
"Adanya isu demo 2 Desember 2016 ini juga merupakan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Apalagi memasuki minggu pertama Desember masyarakat sudah mulai berbelanja untuk keperluan perayaan Natal dan tahun baru, di mana aktivitas perdagangan dan bisnis semakin meningkat," kata dia.
Dirinya pun berharap agar aparat keamanan bisa menjamin aksi demo mendatang berjalan damai. Sebab para pengusaha khawatir aksi demo anarkis akan membawa pengaruh buruk pada aktivitas ekonomi.
"Kita berharap agar aparat keamanan dapat memberikan pelayanan yang maksimal sehingga diharapkan jika demo tersebut berlangsung ada jaminan bagi pelaku usaha untuk tidak khawatir dalam menjalankan usahanya," tandas dia.
\Pengusaha Khawatir Demo 2 Desember Tekan Konsumsi Masyarakat\
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 24 November 2016

Kapolri Tuding Makar, Gerindra: Itu Justru Buat Masyarakat Takut Gunakan Hak Konstitusinya


AGEN POKER - Gerindra menyayangkan pernyataan Kapolri yang menuding ada indikasi makar saat aksi demonstrasi Bela Islam Jilid III yang akan dilakukan pada tanggal 25 November dan 2 Desember. Anggota Dewan pembina Partai Gerindra Muhamad Syafi’i menilai pernyataan Kapolri itu justru membuat masyarakat takut untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan cara aksi demonstrasi.
“Ini kok Kapolri ujug-ujug bilang makar, kalau memang ada makar harusnya cukup untuk informasi internal. Mau makar itu ya mana, sampai saat ini enggak ada persiapan siapkan senjata untuk gulingkan kekuasaan. Kalau pun ada indikasinya langsung ditangani saja, kan itu memang tugas Polri,” tegas Syafi’i dalam acara dialog Polemik iNews, Kamis (24/11/2016).
BERITA REKOMENDASI
Legislator Gerindra itu menilai wajar jika masyarakat merencanakan aksi demonstrasi, karena menurutnya Kepolisian terkesan diskriminatif dalam proses penegakan hukum. Indikasi diskriminasi itu berdasarkan dari penetapan Ahok menjadi tersangka dan sampai saat ini belum ditahan, sedangkan pelaku penistaan agama yang lain sebelum ditetapkan tersangka sudah ditahan.
“Lia Eden, Permadi, Arswendo Atmowiloto, mereka semua belum tersangka saja sudah ditahan, lah ini Ahok sampek gelar perkara segala sudah tersangka kok belum ditahan, ya wajar kalau masyarakat mau aksi,” tegas Syafi’i.
Kader Gerindra dari Medan itu berpendapat, seluruh masyarakat Indonesia itu memiliki pengharapan hukum yang tinggi, tapi nyatanya proses penegakan hukum tak sesuai dengan yang masyarakat harapkan.
Sekadar diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya mencurigai ada sejumlah pihak yang memanfaatkan aksi Bela Islam III pada Jumat 25 November & 2 Desember 2016 untuk menjadi gerakan makar.
"Ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk DPR, dan berusaha untuk dalam tanda petik ‘menguasai DPR’," ungkap Tito di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 21 November 2016.

Ilustrasi (Foto: Dok.Okezone)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 23 November 2016

NEWS FLASH: Buni Yani Tersangka


AGEN POKER - Aparat Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka dalam kasus penyebaran video gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di media sosial yang merupakan penghasutan berbau SARA.
"Hasil pemeriksaan dan sesuai konstruksi hukum dan pengumpulan bukti-bukti penyidik, dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY (Buni Yani) kita naikan statusnya menjadi tersangka," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono di Polda Metro Jaya, Rabu (23/11/2016).
BERITA REKOMENDASI
Menurut Awi, tuduhan dari pelapor atas pencemaran nama baik dan SARA sudah terpenuhi pidananya atas penghasutan dan SARA. Atas perbuatannya, Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Buni Yani (Foto: Okezone)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 22 November 2016

Diduga Hina Presiden, Sri Bintang Dilaporkan ke Polda Metro


AGEN POKER - Seorang aktivis Sri Bintang Pamungkas dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang pengacara bernama Ridwan Hanafi. Bintang dilaporkan atas dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis serta penghasutan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah.
Ridwan Hanafi (36) selaku pelapor mengatakan dirinya melaporkan Sri Bintang pada Senin 21 November malam. Kedua laporan itu pun diterima Polda Metro Jaya.
"Saya dan teman-teman dari Laskar Jokowi melaporkan atas nama bapak Sri Bintang Pamungkas atas dugaan tindak pidana diskriminasi ras dan etnis," ujar Ridwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (22/11/2016).
Dari tindakan pidana tersebut terdapat pada Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b (2) UU RI nomor 40 tahun 2008. Tak hanya itu dia juga melaporkan Sri Bintang Pamungkas terkait penghasutan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah Pasal 108 KUHP dan Pasal 110 KUHP dan Pasal 160 KUHP.
Dia juga menjelaskan terkait tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diucapkan Sri Bintang didepan masyarakat umum. Namun dia enggan menjelaskan kata-kata apa yang bersifat diskriminatif tersebut.
"Yang disampaikan pak Sri Bintang Pamungkas ini didepan masyarakat tapi intinya teman wartawan liat di Youtube karena bahasa-bahasanya ini kalau untuk satu bahasa tindak pidana UU nomor 40 kita tidak bisa dan tidak etnis," sambungnya.
Selanjutnya untuk penghasutan dan penjatuhan pemerintahan saat ini, menurutnya sudah melakukan penghasutan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Itu bisa kita garis bawahi dalam ucapan beliau di Youtube itu menyatakan bahwa pemerintahan orde baru yang didukung TNI Polri saja kita jatuhkan, apalagi pemerintahan Presiden Jokowi," katanya.
Dia pun menjelaskan, alasan dirinya baru melaporkan hal ini karena dirinya baru melihat tayangan video di media sosial Youtube.
"Kami melaporkan ini setelah saya melihat di Youtube. Oh ini tindakan pak Sri Bintang Pamungkas sudah melampaui. Otomatis sudah melanggar tindakan karena saya pikir kan Presiden kita kan dipilih secara konstitusional dan menjatuhkan Presiden itu bentuk pelanggaran," ungkapnya.
Selain itu, dia mengaku sebagai seorang warga negara, dirinya berkewajiban untuk membela negara. Dalam hal ini membela lambang negara yaitu Presiden, ia mengaku juga menyertakan barang bukti seperti video, foto, dan saksi-saksi pada laporannya itu.
"Kita sebagai warga negara yang memiliki kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, kalau enggak salah Pasal 27. Itu kita sebagai warga negara itu wajib membela negara. Dalam konteks membela negara ini bukan berarti mengangkat senjata tapi mengangkat kehormatan simbol negara karena itu bela negara," tandasnya.

Presiden RI Joko Widodo bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (Foto: Antara)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 21 November 2016

Usai Bertemu Megawati, Jokowi Atur Pertemuan dengan SBY


AGEN POKER – Di antara safari politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca-demo 4 November 2016, pertemuan dengan presiden keenam RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masih menjadi tanda tanya. 
Jokowi sendiri hari ini menerima kunjungan presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, di Istana Negara. Sebelumnya pada Jumat 18 November 2016, di tempat yang sama, Jokowi juga menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 
BERITA REKOMENDASI
Dalam keterangan persnya usai bertemu Megawati, awak media bertanya apakah akan ada pertemuan Jokowi dengan SBY setelah ini. Mantan Wali Kota Solo itu menuturkan, pertemuannya dengan SBY akan diatur.
"Ya nanti semuanya akan kita atur, semua kita atur," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2016).
Megawati sendiri dalam pertemuan ini mengusulkan Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik. Hal tersebut berkaitan dengan situasi bangsa yang memanas usai demo 4 November 2016.
Putri presiden pertama RI, Soekarno, itu menengarai ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi demi kepentingannya. Karena itu, Jokowi perlu menggandeng para ketum partai untuk mengatasi masalah ini.
"Kalau saya perhatikan pada 4 November itu kelihatan sekali bahwa banyak mereka yang tidak mengerti yang dibawa untuk ikut serta. Lalu dikatakan kalau sejak awal sudah damai, di ujungnya semua juga melihat ada yang berupa justru menjadi tidak baik," jelasnya.
Jokowi dan Megawati menyempatkan diri untuk santap siang bersama. Ditanya mengenai menu makan siangnya dengan Ketum PDIP ini, Jokowi mengatakan dibawakan bakmi goreng dan godok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengiyakan bahwa dirinya ditraktir. 
"Yang membawa dari Ibu Mega. Jadi Beliau membawa bakmi godok dan bakmi goreng untuk kita makan di Istana," ujar Jokowi.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 19 November 2016

Jadi Tersangka, MUI Minta Ahok Ditahan


AGEN POKER - Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun mengungkapkan dua alasan tuntutan penahanan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pertama, Ahok dikhawatirkan membuat pernyataan serupa yang dianggap menyinggung perasaan umat Islam. Seperti yang sudah terjadi yakni, Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut menyatakan pendemo 4 November 2016 memperoleh bayaran masing-masing Rp500 ribu.  
"Mengapa dituntut untuk ditahan? betul proses hukum berjalan, tapi kita punya dua alasan. Pertama, potensi mengulangi kesalahan seperti yang terjadi baru-baru ini," kata Zaitun dalam diskusi Polemik Sindotrijaya, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016).
BERITA REKOMENDASI
Alasan selanjutnya, secara prinsip yurisprudensi atau keputusan hakim dalam kasus serupa sebelumnya, tersangka kasus penistaan agama selalu langsung ditahan. Maka, lanjut Zaitun, jika hendak memenuhi asas persamaan di mata hukum, penahanan terhadap Ahok menjadi rasional. 
"Dalam KUHAP dikatakan, bila seorang yang tersangka dengan ancaman hukuman lima tahun, bisa ditahan, itu kan (kasus Ahok) lima tahun ancamannya, maka wajar kalau diminta untuk ditahan," jelas dia. 
Zaitun pun menegaskan, jika tak dilakukan penahanan, maka bisa menjadi preseden atau contoh yang buruk bagi kasus-kasus serupa setelah ini. 
"Sebelumnya suda ada, setiap ada yang terkena penistaan agama, ditahan. Dan kalau ini dilakukan (Ahok tak ditahan) akan menjadi presden buruk bagi penegakan hukum," ujar Zaitun. 
Guna menuntut hal ini, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI) akan kembali menggelar aksi pada 2 November 2016 mendatang. Bedanya, aksi ini akan berupa kegiatan zikir dan berdoa bersama  di sepanjang Semanggi-Bundaran HI-Patung Kuda, tanpa ada pergerakan massa ke Istana dan Balai Kota.

Muhammad Zaitun saat mengisi diskusi. (Reni L/Okezone)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)