Rabu, 14 Desember 2016

Bacakan Eksepsi, Ahok Seolah-olah Mengakui Kesalahan

JAKARTA – Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menilai Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara tak langsung telah mengakui melakukan perbuatan tindak pidana saat membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Ahok membacakan eksepsi saat sidang perdana kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa 13 Desember 2016 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan.
BERITA REKOMENDASI
"Dia bicara kesalahan, berarti kan sudah lewat tahap sebelumnya, yaitu melakukan tindak pidananya. Dengan sendirinya dia seolah-olah mengakui melakukan tindak pidana tetapi dia menyatakan dirinya tidak bersalah," ujar Chairul saat dihubungi MenangQQ, Kamis (15/12/2016).
Seharusnya, lanjut Chairul, Ahok membicarakan masalah ini terlebih dahulu dengan kuasa hukumnya.
"Enggak boleh ada satu kalimat pun yang dikeluarkan Pak Ahok tanpa konsultasi penasehat hukumnya. Bahkan dalam tata beracara hukum, penasehat hukum berhak menyarankan terdakwa nggak ngomong apabila dikhawatirkan memberatkan dia," pungkas dia.
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjalani sidang di PN Jakut. Foto Tatan Syulfana/Antara
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 12 Desember 2016

GNPF-MUI Kawal Sidang, Kuasa Hukum Ahok: Jaga Independensi Lembaga Peradilan


AGEN POKER - Sirra Prayuna, salah satu kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berharap semua pihak menjaga independensi dan imparsialitas lembaga peradilan. Hal ini, ia katakan menyusul adanya rencana pengerahan massa dari GNPF-MUI untuk hadir mengawal sidang perdana Ahok.
"Kita semua harus menghormati proses hukum. Sehingga kita harus menjaga independensi, imparsialitas lembaga peradilan," kata Sirra kepada Okezone, Selasa (13/12/2016).
BERITA REKOMENDASI
Sirra mengatakan, masyarakat mesti mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus yang menjerat gubernur nonaktif DKI Jakarat itu.
Sebab, majelis hakim lah yang akan menilai perbuatan kliennya, apakah dianggap bersalah atau tidak dengan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan nanti.
"Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarlah hakim yang menilai perbuatannya (Ahok) sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, itu terbukti atau tidak," tandasnya.
Perlu diketahui, GNPF-MUI akan datang di sidang perdana Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama yang menyeretnya sebagai tersangka. Kedatangan mereka untuk mengawal dan mengawasi persidangan agar berjalan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 09 Desember 2016

FOKUS: Menakar Baik Buruknya Sidang Ahok Ditayangkan Live


AGEN POKER kasus penistaan agama dengan tersangka Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebelumnya diwacanakan terbuka. Ahok pribadi bahkan menyatakan, kalau perlu ditayangkan livealias langsung di TV layaknya sidang kasus pembunuhan I Wayan Mirna dengan tersangka Jessica Kumala Wongso.
“Ada proses pengadilan yang kita harap akan terbuka. Diharap teman-teman TV bisa kayak sidang kopi sianida-nya Jessica, bisa ditonton semua,” cetus Ahok, 16 November 2016 lalu.
BERITA REKOMENDASI
Hal senada juga disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di hari yang sama. Dia menyatakan sidang digelar terbuka. “Semua mata se-indonesia bisa melihat itu. Sepeti kasus sidangnya sidang Jessica,” timpal Kapolri.
Sedianya ini masih jadi persoalan, seperti halnya dengan lokasi sidangnya yang sebelumnya disarankan Polri, dipindah dari gedung eks Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) di Jalan Gadjah Mada 17 Jakarta Pusat, ke PRJ Kemayoran atau Cibubur.
Tapi terlepas dari itu yang kini jadi polemik adalah soal apakah etis atau tidaknya sidang Ahok yang perdana digelar 13 Desember 2016 mendatang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut), terbuka untuk disaksikan publik lewat layar kaca.
Ini yang juga jadi pembahasan sejumlah petinggi media nasional di Gedung Dewan Pers, Jumat 9 Desember di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (Baca: Dewan Pers Bahas Etika dan Live Report Sidang Ahok)
“Kalau melihat kasus Ahok ini kan pasti membawa dampak di masyarakat. Saya imbau agar tidak diizinkan live secara langsung di dalam ketika persidangan,” ungkap Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers, Jumat 9 Desember.
“Jadi batasannya ada pada ketua majelis hakim yang memutuskan orang yang akan meliput diizinkan atau tidak. Tidak bisa disamakan (dengan Sidang Jessica), karena menyiarkan apa tidak, itu kewenangan majelis hakim,” imbuhnya.
Imbauan yang lebih keras bahkan disampaikan Direktur Pemberitaan MNC Group Arya Sinulingga. Dia hanya tidak ingin terjadi perdebatan dalam sidang yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Ini bahaya, kalau persidangan terbuka. Maka yang terjadi ada perdebatan Islam dengan Islam, bukan dengan Ahok,"
‎ "Kalau umat Islam yang terpecah belah maka bangsa Indonesia berpotensi terpecah belah juga. Kalau Islam Indonesia yang terbelah maka orang lain yang akan tepuk tangan," pungkasnya.
Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Foto: SINDO)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 08 Desember 2016

Kasus Ahok Jadi Ujian untuk Kejaksaan Agung


AGEN POKER - Pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda menyebutkan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah diuji dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurutnya, jabatan Jaksa Agung dengan pimpinan HM Prasetyo sebagai mantan politikus Partai Nasdem dipertanyakan dalam mengawal kasus mantan Bupati Belitung Timur itu. Pasalnya, partai tersebut masuk dalam salah satu yang mendukung Ahok dalam Pilkada DKI 2017.
BERITA REKOMENDASI
"Soal posisi Jaksa agung yang mantan politisi nanti terlihat dari tuntutan jaksa terhadap Ahok. Kalau ringan tuntutannya, maka jelas adanya pengaruh partai pendukung Ahok terhadap independensi Jaksa Agung," ucapnya kepada MenangQQ, Jumat (8/12/2016).
Chairul menambahkan sudah selayaknya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot HM Prasetyo dari orang nomor satu korps Adhyaksa itu.
"Ya, memang sebaiknya Presiden Jokowi perhatikan aspirasi masyarakat untuk mencari Jaksa Agung yang lebih profesional," tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Ahok dijerat dengan Pasal 156a KUHAP tentang Penistaan Agama dengan ancaman 5 tahun penjara.

Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 06 Desember 2016

Sri Mulyani Curhat Tingkat Utang RI hingga Masalah SPJ


AGEN POKER – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan betul-betul menjaga utang negara sehingga tidak mengganggu keseimbangan APBN. Guna menjaga kestabilan ini maka pendapatan perpajakan akan terus didorong.
"Kami sepakat jaga utang agar tidak jadi instrumen kalau mau belanja besar maka utang jadi gapnya. Penerimaan masih bisa dinaikkan. Lalu Saya rasa tax to GDP rasio bisa 11% atau 13% tetap lebih kecil, maka tax reform penting," kata Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Ia mengatakan, belanja anggaran di Indonesia saat ini menang cukup besar. Karena itu, butuh pengelolaan secara profesional sehingga anggaran ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. "Katakan 10 tahun lalu we start APBN, belanja kita masih Rp400–600 triliun, bahkan saya keluar dari Indonesia Rp900 triliun," tuturnya.
BERITA REKOMENDASI
Sri Mulyani menambahkan, anggaran negara memang harus dikelola pada berbagai sektor. Di antaranya adalah pada sektor pelaporan pertanggungjawaban. Sebab, selama ini laporan pertanggungjawaban kerap kali menjadi beban bagi PNS pada setiap daerah.
"Sebelum laporan dia harus laporan lagi karena kepsek dapat provinsi dan kabupaten, provinsi minta 8 laporan dan minta 16 laporan. Maka kepsek dapat banyak anggaran tapi sih tapi laporannya banyak sehingga tidak punya waktu untuk membimbing sekolahnya lebih baik, tapi sibuk buat laporan," jelasnya.
Hanya, Sri Mulyani berharap bahwa anggaran 2017 dapat dimanfaatkan secara profesional oleh pemerintah pada berbagai daerah. Khususnya adalah pada sektor pendidikan dan kesehatan.
"Misalnya pendidikan Rp400 triliun, dulu masih Rp140 triliun, apakah dengan Rp 400 triliun, kita get a better teacher, stundent? Itu kan pertanyaan pelik. Lalu harga minyak naik pendapatan pajak naik, sehingga belanja dari Rp400 triliun jadi Rp600 triliun, Mendiknas tiba-tiba dapat Rp200 triliun. Lalu saya ngapain? Dan, ini harus betul-betul kita perhatikan," tutupnya.
\Sri Mulyani Curhat Tingkat Utang RI hingga Masalah SPJ \
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 05 Desember 2016

Hary Tanoe: Masyarakat Butuh Kepastian Hukum


AGEN POKER – Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoe Soedibjo meminta kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus cepat diselesaikan. Agar masyarakat tak diadu domba oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
“Masyarakat menginginkan kepastian hukum, jangan berlarut-larut tidak terselesaikan. Semua harus sama di mata hukum,” kata Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menjawab pertanyaan awak media, usai melantik DPRt Partai Perindo Kabupaten Jember di Jember, Jawa Timur, Senin 5 Desember 2016.
BERITA REKOMENDASI
Menurutnya, semuanya tergantung pada para pemimpin negara ini. Bila bisa menyelesaikan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua sama di mata hukum, maka persoalan bisa segera diselesaikan.
Pria asal Surabaya itu mengingatkan, situasinya beresiko tinggi jika persoalan dibiarkan berlarut-larut. “Sehingga adu domba, orang yang mencoba masuk ke situasi seperti ini mungkin dengan itikad yang kurang baik itu bisa dihindari,” tegas Hary Tanoe.
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto:MNC Media)
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 03 Desember 2016

Aksi Damai 212 Tak Goyangkan IHSG, Pengamat: Investor Telah Terlatih


AGEN POKER - Aksi damai 212 akhirnya berjalan dengan damai. Massa aksi pun melangsungkan kegiatannya sesuai janji, tertib dan damai. Alhasil, pasar juga menyambutnya secara positif.
Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, Investor telah cukup terlatih untuk menghadapi sentimen dari aksi massa yang dilakukan. Sebab, hal ini tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lainnya.
BERITA REKOMENDASI
"Ini enggak ada dampak negatif karena ini demokrasi biasa ya. Daerah lain misalnya sekarang Korea Selatan lebih besar massanya. Dan ini kan mereka menjanjikan sangat-sangat damai," tuturnya kepada MenangQQ.
Penguatan Rupiah yang terjadi juga tidak terlepas dari aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya, investor melihat bahwa aksi ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti.
"Saya yakin ada penguatan Rupiah ini karena memang kalau kita lihat selama ini demokrasinya luar biasa. Investor pun melihat ini hal yang biasa. Di Malaysia pun terjadi hal seperti ini juga lebih luar biasa. Jadi penguatan nilai Rupiah kita lihat harap bisa tetap stabil," pungkasnya.
Seperti yang diketahui, pasar saham Indonesia ditutup pada perdagangan akhir pekan ini di zona positif, setelah sepanjang hari menunjukkan performa cemerlang di tengah demo 212. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 47 poin atau 0,91% ke 5.245.
Hal yang sama juga dialami oleh nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, Rupiah pada perdagangan Jumat berakhir dikisaran Rp13.512 per USD atau menguat dibanding penutupan sebelumnya di level Rp13.565 per USD.
\Aksi Damai 212 Tak Goyangkan IHSG, Pengamat: Investor Telah Terlatih\
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)